Anggota parlemen sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir bersikeras untuk mendorong undang-undang yang akan memberikan kekebalan hukum kepada tentara dan polisi Israel terhadap persidangan dan penyelidikan atas tindakan yang dilakukan selama mereka bertugas.
Ben-Gvir akan bertanggung jawab atas kementerian keamanan publik di rezim yang akan datang, yang saat ini dibentuk oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pejabat pertahanan Israel telah memperingatkan bahwa proposal hukum Ben-Gvir akan membuat tentara Israel rentan terhadap tuntutan oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, surat kabar Israel Haaretz melaporkan.
RUU yang diusulkan telah menjadi bagian dari pembicaraan koalisi antara partai Otzma Yehudit Ben-Gvir dan partai Likud Netanyahu.
Chanamel Dorfman, dari tim negosiasi koalisi Otzma Yehudit, mengatakan kepada media Israel bahwa “kami menuntut undang-undang yang memberikan kekebalan kepada tentara dan polisi dan perubahan aturan tembakan terbuka”.
“Tanpa perubahan peraturan tembakan terbuka dan undang-undang kekebalan bagi tentara dan polisi, tidak ada yang kami inginkan dari pemerintah. Kami tidak akan bergabung dengan pemerintah tanpa mereka,” tambah Dorfman.
Haaretz melaporkan bahwa pejabat pertahanan Israel menyatakan keprihatinannya dalam percakapan pribadi tentang undang-undang kekebalan.
Mereka berpendapat bahwa sistem peradilan militer dan sipil Israel secara efektif mencegah tentara Israel diadili di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional atas pelanggaran dan kejahatan perang, tetapi kemandiriannya dapat dirugikan dengan kemajuan RUU kekebalan.
Ben-Gvir, seorang pengacara sayap kanan yang partai Kekuatan Yahudinya pekan lalu menandatangani kesepakatan koalisi pertamanya dengan Likud, telah melonjak ke arus utama dalam beberapa bulan terakhir meskipun pandangannya ekstrem.
Di antara pernyataan kontroversial lainnya adalah seringnya dia mengkategorikan rekan-rekan Arabnya sebagai “teroris”. Dia juga menyerukan deportasi lawan politiknya.
Di masa mudanya, pandangannya sangat ekstrem sehingga tentara melarangnya dari wajib militer.
Pada bulan Desember, Ben-Gvir mengatakan seorang tentara Israel telah melakukan pekerjaan “dilakukan dengan baik” dalam menembak mati Ammar Mefleh yang berusia 22 tahun, yang kematiannya terekam dalam video dan dibagikan secara luas di media sosial di kota Huwwara, dekat Nablus Tepi Barat yang diduduki. [SHR]