Faksi nasional dan Islam mengutuk pertemuan antara Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, dan Menteri Perang Israel, Benny Gantz, di wilayah pendudukan 1948.
Abbas telah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perang Israel selama kunjungan langka ke rumah Gantz.
Jubir gerakan Jihad Islam (IJ), mengatakan kepada QNN bahwa pertemuan itu “mendukung kebijakan pendudukan terhadap rakyat Palestina di tengah serangan oleh pemukim ekstremis dan tentara Israel, yang dieksekusi atas perintah Menteri Perang Israel, Benny Gantz”.
“Pertemuan semacam itu hanya bertujuan untuk mendukung kerja sama keamanan dan kepentingan beberapa pejabat PA,” tambahnya.
Dalam konteks yang sama, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengatakan dalam siaran pers bahwa pertemuan itu terjadi “di tengah serangan kejam oleh rezim pendudukan dan pemukimnya” dan menggambarkan pertemuan itu sebagai “pengkhianatan terhadap darah para martir, penderitaan para tahanan, dan semua korban entitas [zionis], yang dipimpin oleh penjahat zionis Benny Gantz”.
PFLP menambahkan bahwa Abbas terus “meninggalkan semua keputusan nasional, yang dibuat oleh Dewan Nasional dan Pusat, yang menekankan pada pentingnya menghapus semua perjanjian, yang ditandatangani dengan rezim pendudukan, dan mengakhiri semua bentuk hubungan politik, keamanan, dan ekonomi” dengan rezim penjajah tersebut.
Sementara itu, Hamas menggambarkan pertemuan itu sebagai “terkutuk dan ditolak oleh semua komponen nasional, dan menyimpang dari semangat dan konsensus nasional”.
Hamas menambahkan bahwa pertemuan itu terjadi ketika pemukim Israel melakukan serangan terhadap orang-orang di Tepi Barat, yang “memperburuk kejahatan kepemimpinan PA dan merupakan tikaman di belakang terhadap kelompok Perlawanan”.
Hamas menambahkan bahwa “perilaku seperti itu memperdalam perpecahan politik Palestina dan memperumit kondisi Palestina”.
Komite Perlawanan di Palestina mengatakan perilaku PA dan bantuannya “untuk bekerja sama dengan (musuh) zionis melegitimasi dan mempromosikan normalisasi antara negara-negara Arab dan musuh (zionis)”.
“Rakyat kami akan melanjutkan revolusi dan perlawanan bersenjatanya sampai kembalinya hak-hak dan pembebasan negeri kami.”
Dalam nada yang sama, Inisiatif Nasional Palestina menolak pertemuan itu dan memperingatkan kebijakan Israel, yang membatasi interaksinya dengan PA pada masalah keamanan dan ekonomi alih-alih mengakhiri pendudukan dan sistem apartheidnya. []