Menteri Luar Negeri Iran, Sayyid Abbas Araghchi, menekankan perlunya tindakan kolektif oleh negara-negara regional untuk segera menghentikan kekejaman rezim Zionis di Jalur Gaza yang terkepung dan memperbarui perjanjian gencatan senjata di daerah yang dilanda perang tersebut.
Dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Mesir, Badr Abdelatty pada hari Rabu, Araghchi mengatakan bahwa berakhirnya kejahatan Israel dan pemulihan gencatan senjata di Gaza adalah kunci untuk menyelesaikan krisis lain di Asia Barat.
Kedua Menteri menyatakan keprihatinan mendalam mereka tentang meningkatnya serangan brutal Israel di wilayah Gaza, juga Lebanon, Suriah, dan Yaman yang menghadapi serangan gencar setiap hari.
Israel melanjutkan pemboman udaranya di Gaza pada pertengahan Maret setelah gencatan senjata hampir dua bulan dengan Hamas, dan kemudian memperluas serangan daratnya di seluruh wilayah yang hancur itu. Hampir 1.500 orang telah tewas sejak Israel melanjutkan serangannya, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Perang Israel selama 18 bulan di Gaza telah menewaskan lebih dari 50.700 orang dan melukai lebih dari 115.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan daerah yang diblokade itu. Kantor Media Pemerintah telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sedikitnya 62.000 orang, dan mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan kini diduga tewas.
Aksi militer Isarel tersebut telah mengubah sebagian besar wilayah berpenduduk 2,3 juta orang itu menjadi reruntuhan, menyebabkan sebagian besar warga sipil kehilangan tempat tinggal dan berisiko mengalami kelaparan.
November lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Isarel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah itu.
Selama panggilan telepon tersebut, para diplomat Iran dan Mesir juga menekankan perlunya peningkatan tindakan diplomatik untuk mengurangi ketegangan dan mencegah krisis yang meluas di Asia Barat. [SHR]