Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali komitmennya pada prinsip solusi dua-negara untuk mengakhiri masalah di tanah Palestina.
“PBB telah bekerja dan tetap melanjutkan upaya mewujudkan solusi dua-negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara aman dan damai,” kata Juru Bicara PBB Farhan Haq seperti dilansir Anadolu Agency, 29 Januari.
Ini disampaikan Farhan menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Naftali bersumpah tak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina selama periode jabatannya sebagai PM Israel.
“Kami telah mendengarkan ragam pendapat yang dilontarkan ragam orang dan ragam kelompok selama bertahun-tahun. Tapi kami tetap melanjutkan mewujudkan prinsip ini, kami meyakini hanya ini jalan yang realistis menyelesaikan masalah tersebut,” kata Farhan.
Pada Kamis lalu, Bennet mengatakan, “Selama saya duduk di kursi perdana menteri, tidak akan ada perwujudan Kesepakatan Oslo.”
Kesepakatan Oslo diteken oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Isrel pada tahun 1993. Pada Kesepakatan ini, masyarakat Palestina diberikan sebuah bentuk pemerintahan sendiri, namun negosiasi gagal menyempurkan kesepakatan untuk membentuk sebuah negara Palestina.
Negosiasi damai terhenti pada April 2014 karena Israel menolak menghentikan pembangunan pemukiman ilegal dan menolak membebaskan tahanan Palestina yang dipenjara sebelum 1993.[]