Human Rights Watch (HRW) mengkritik kegagalan PBB untuk memasukkan Israel dan koalisi Arab Saudi yang mengagresi Yaman dalam daftar negara-negara yang melanggar hak-hak anak, yang dikenal sebagai “Daftar Memalukan”, yang dikeluarkan setiap tahun oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres.
“Hal ini melukai anak-anak terkait penderitaan mereka dengan tidak memasukkan Israel, koalisi Arab yang dipimpin Saudi dan pelanggar lainnya dalam daftar yang memalukan,” kata Jo Becker, Direktur pembela hak-hak anak di organisasi HAM internasional yang berbasis di New York.
“Kegagalan berulang Sekretaris Jenderal untuk membangun daftarnya berdasarkan bukti PBB sendiri merupakan pengkhianatan terhadap anak-anak dan memicu impunitas,” tambah Becker.
Becker kemudian melanjutkan, “Sekarang setelah masa jabatan keduanya sebagai Sekretaris Jenderal dijamin, dia harus meninggalkan pendekatan ini, dan memastikan bahwa daftarnya mencerminkan fakta. Dewan Keamanan PBB harus bersikeras untuk memasukkan semua pelanggar dalam daftar.”
Jumat lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui pengangkatan Guterres sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan kedua mulai awal Januari mendatang, dan berlanjut hingga akhir Desember 2026.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai mengeluarkan “Daftar Memalukan” pada tahun 2002, yang mencakup mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak-hak anak, termasuk: pembunuhan, melukai, perekrutan, kekerasan seksual, penculikan, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak.
Laporan yang resmi dirilis hari ini, tidak mencantumkan nama Israel dan koalisi Arab, sedangkan kelompok “Houthi” masuk dalam daftar yang menyertakan negara dan kelompok yang melanggar hak anak di wilayah konflik bersenjata selama tahun 2020.
Laporan Sekretaris Jenderal mengungkapkan bahwa “PBB memverifikasi 1.031 pelanggaran berat yang dilakukan terhadap 340 anak-anak Palestina dan 3 anak-anak Israel (327 laki-laki dan 13 perempuan) di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, Jalur Gaza dan Israel selama tahun 2020”.
Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa “PBB memverifikasi bahwa 361 anak-anak Palestina ditangkap oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, selama tahun 2020, atas tuduhan kejahatan keamanan. Sedangkan 87 anak melaporkan bahwa mereka menjadi sasaran perlakuan buruk dan pelanggaran proses hukum oleh pasukan Israel saat ditahan, dan 83 persen dari mereka melaporkan mengalami kekerasan fisik.
Berkenaan dengan perang di Yaman, Guterres menyatakan dalam laporannya bahwa “PBB memverifikasi pembunuhan (269) dan melukai (855) dari 1.124 anak (816 laki-laki dan 308 perempuan) yang dikaitkan dengan Houthi (255), dan Koalisi untuk Mendukung Legitimasi di Yaman (194), Angkatan Bersenjata Yaman (121), Pasukan Sabuk Keamanan (49), ISIS (11), Perlawanan Rakyat (8), Al-Qaeda di Semenanjung Arab (2), dan pelaku tak dikenal (483).
Sedangkan Israel maupun koalisi Arab sama sekali tidak dimasukkan dalam “Daftar Memalukan” tersebut.
Guterres menarik nama-nama Arab Saudi dan Aliansi Arab dari daftar yang sama untuk tahun 2015, setelah Riyadh mengancam akan menghentikan semua kontribusi keuangannya kepada PBB.
Dalam laporan tahunan berikutnya, Guterres memasukkan nama Arab Saudi pada daftar baru yang dilampirkan pada “Daftar Memalukan”, yang disebutnya “daftar negara yang telah mengambil tindakan untuk menghadapi pelanggaran hak anak dalam konflik bersenjata”. []
“Kegagalan berulang Sekretaris Jenderal untuk membangun daftarnya berdasarkan bukti PBB sendiri merupakan pengkhianatan terhadap anak-anak dan memicu impunitas,” tambah Becker.
Becker kemudian melanjutkan, “Sekarang setelah masa jabatan keduanya sebagai Sekretaris Jenderal dijamin, dia harus meninggalkan pendekatan ini, dan memastikan bahwa daftarnya mencerminkan fakta. Dewan Keamanan PBB harus bersikeras untuk memasukkan semua pelanggar dalam daftar.”
Jumat lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui pengangkatan Guterres sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan kedua mulai awal Januari mendatang, dan berlanjut hingga akhir Desember 2026.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai mengeluarkan “Daftar Memalukan” pada tahun 2002, yang mencakup mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak-hak anak, termasuk: pembunuhan, melukai, perekrutan, kekerasan seksual, penculikan, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak.
Laporan yang resmi dirilis hari ini, tidak mencantumkan nama Israel dan koalisi Arab, sedangkan kelompok “Houthi” masuk dalam daftar yang menyertakan negara dan kelompok yang melanggar hak anak di wilayah konflik bersenjata selama tahun 2020.
Laporan Sekretaris Jenderal mengungkapkan bahwa “PBB memverifikasi 1.031 pelanggaran berat yang dilakukan terhadap 340 anak-anak Palestina dan 3 anak-anak Israel (327 laki-laki dan 13 perempuan) di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, Jalur Gaza dan Israel selama tahun 2020”.
Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa “PBB memverifikasi bahwa 361 anak-anak Palestina ditangkap oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, selama tahun 2020, atas tuduhan kejahatan keamanan. Sedangkan 87 anak melaporkan bahwa mereka menjadi sasaran perlakuan buruk dan pelanggaran proses hukum oleh pasukan Israel saat ditahan, dan 83 persen dari mereka melaporkan mengalami kekerasan fisik.
Berkenaan dengan perang di Yaman, Guterres menyatakan dalam laporannya bahwa “PBB memverifikasi pembunuhan (269) dan melukai (855) dari 1.124 anak (816 laki-laki dan 308 perempuan) yang dikaitkan dengan Houthi (255), dan Koalisi untuk Mendukung Legitimasi di Yaman (194), Angkatan Bersenjata Yaman (121), Pasukan Sabuk Keamanan (49), ISIS (11), Perlawanan Rakyat (8), Al-Qaeda di Semenanjung Arab (2), dan pelaku tak dikenal (483).
Sedangkan Israel maupun koalisi Arab sama sekali tidak dimasukkan dalam “Daftar Memalukan” tersebut.
Guterres menarik nama-nama Arab Saudi dan Aliansi Arab dari daftar yang sama untuk tahun 2015, setelah Riyadh mengancam akan menghentikan semua kontribusi keuangannya kepada PBB.
Dalam laporan tahunan berikutnya, Guterres memasukkan nama Arab Saudi pada daftar baru yang dilampirkan pada “Daftar Memalukan”, yang disebutnya “daftar negara yang telah mengambil tindakan untuk menghadapi pelanggaran hak anak dalam konflik bersenjata”. []
YemenAgency