Seorang pejabat senior PBB mengatakan pada hari Kamis bahwa kembalinya perang skala penuh di Jalur Gaza akan memiliki “konsekuensi bencana” bagi warga sipil, sambil memperingatkan bahwa kekerasan yang memburuk dan perluasan permukiman ilegal Israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki memperdalam ketidakstabilan, lapor Anadolu.
“Seperti yang saya sampaikan kepada Anda hari ini, situasi di seluruh Wilayah Palestina yang Diduduki semakin genting,” kata Ramiz Alakbarov, Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, pada sesi Dewan Keamanan PBB untuk membahas laporan terbaru dari Dewan Perdamaian untuk Gaza.
Ia mengatakan ketegangan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, terus meningkat karena “perluasan permukiman, kekerasan terkait pemukim, dan hasutan terus mendorong ketegangan”.
Beralih ke Gaza, Alakbarov mengatakan momentum yang dihasilkan oleh gencatan senjata telah melemah di tengah penundaan dalam implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 2803 dan kekerasan yang terus berlanjut.
“Di Gaza, penundaan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, bersamaan dengan kekerasan harian dan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut, telah menggantikan momentum awal setelah gencatan senjata,” katanya.
Saat diskusi terus berlanjut menuju fase kedua kesepakatan gencatan senjata, ia memperingatkan terhadap meningkatnya seruan untuk memulai kembali permusuhan.
“Saat pembicaraan untuk maju ke Fase II gencatan senjata berlanjut, muncul seruan di beberapa kalangan untuk memulai kembali permusuhan yang meluas. Ini akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi penduduk Gaza,” katanya. “Izinkan saya memperjelas: rakyat Gaza tidak dapat menanggung lebih banyak perang. Skenario ini harus dihindari dengan segala cara.”
Alakbarov menekankan bahwa implementasi Resolusi 2803 tetap mendesak. “Implementasi Resolusi 2803 tidak bisa ditunda. Semua elemen Rencana Komprehensif saling terkait dan harus diimplementasikan sepenuhnya.”
Ia mengatakan warga sipil di Gaza terus menghadapi ketidakpastian karena serangan Israel terjadi “hampir setiap hari, menewaskan puluhan orang”.
Meskipun ada perbaikan terbatas, kondisi kemanusiaan tetap parah, menurut Alakbarov.
“Pembukaan kembali penyeberangan Zikim pada pertengahan April dan peningkatan terbatas dalam volume bantuan merupakan perbaikan yang disambut baik. Namun, operasi kemanusiaan tetap sangat terbatas oleh penyeberangan operasional yang terbatas, pembatasan pada barang-barang kemanusiaan penting yang dianggap Israel sebagai ‘barang dwiguna’,” katanya.
Alakbarov mengatakan ia menyaksikan kehancuran dan ketahanan di antara warga Palestina selama kunjungan baru-baru ini ke Gaza.
Menanggapi Tepi Barat yang diduduki, Alakbarov mengatakan otoritas Israel memajukan rencana untuk lebih dari 640 unit perumahan di Area C dan lebih dari 1.620 unit di permukiman Pisgat Zeev di Yerusalem Timur selama periode pelaporan.
Ia juga mengatakan lima warga Palestina, termasuk dua anak, tewas akibat serangan pasukan Israel di Tepi Barat, sementara 156 lainnya, termasuk 20 anak, terluka akibat serangan pasukan penjajah Israel.
“Di seluruh Tepi Barat, frekuensi dan tingkat keparahan serangan pemukim telah meningkat secara signifikan pada tahun 2026, dengan sekitar 220 komunitas Palestina menghadapi serangan, yang semakin menyebabkan pengusiran seluruh komunitas,” katanya.
“Kita tidak dapat mengabaikan tren mengkhawatirkan saat ini atau implikasinya yang mengerikan bagi warga Palestina, Israel, dan seluruh kawasan. Inilah saatnya untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk membalikkan dinamika berbahaya ini,” tambahnya. [SHR]