Pengadilan Israel Restui Pembersihan Etnis Masafer Yatta

Pengadilan Israel telah mengeluarkan keputusan dalam kasus Masafer Yatta, memerintahkan pengusiran 1.200 orang lebih dan penghancuran komunitas mereka.

Ini adalah aksi nyata pembersihan etnis oleh rezim Zionis dan penguasaan paksa tanah-tanah ini untuk kepentingan militer dan, yang lebih penting, pembangunan permukiman ilegal untuk para ekstremis Yahudi.

Israel Ngotot Bangun Permukiman Ilegal di Al-Naqab

Tidak ada logika yang bisa diterima terkait keputusan ini. Keputusan sewenang-wenang yang tak lebih dari logika rasis pemukim-kolonial di balik proyek ilegal mereka, dan tentu saja permukiman yang dibangun di sekitar mereka.

Faktanya, komunitas-komunitas Palestina ini sudah lebih dulu ada mendahului zona militer, dan karenanya, keputusan ini murni upaya untuk melegitimasi penghancuran komunitas Palestina tersebut.

Israel Ancam Hancurkan Rumah 18 Keluarga Palestina di Masafer Yatta

Omong kosong hukum ini menunjukkan satu hal—itu menjelaskan sejauh mana pengadilan Israel bisa berbuat semaunya untuk menegakkan kolonialisme.

Keputusan Sewenang-wenang Pengadilan Tinggi Israel

Seperti halnya pengusiran serupa di wilayah lain di Palestina, masyarakat internasional mestinya bersuara menentang keputusan ini dan memastikan bahwa itu tidak seharusnya terjadi.

Apalagi, bukan hanya penghancuran permukiman penduduk asli Palestina, sebelumnya Israel juga mengirimkan perintah penghentian operasional sebuah sekolah dan 8 perintah pembongkaran di Shab al Botom, Masafer Yatta. 

Penghancuran sekolah yang otomatis akan mengganggu proses belajar 50 siswa tersebut adalah bukti tindak kekerasan rezim penjajah terhadap pendidikan di wilayah kecil yang selama ini juga kerap diganggu oleh pemukim ekstremis Yahudi.

Perintah pembongkaran berlaku juga untuk tempat penampungan kaum miskin dengan dalih bahwa mereka telah dibangun tanpa izin rezim. Namun, bagi orang-orang Palestina di Area C yang dikuasai Israel, izin ini hampir tidak mungkin diperoleh. Faktanya, antara 2009 dan 2018, kurang dari 2% aplikasi yang disetujui.

Kebijakan ini memungkinkan rezim Israel untuk terus menargetkan dan mendesak komunitas Palestina yang miskin untuk mengungsi. Sementara itu, pembangunan permukiman ilegal yang didanai rezim terus mengambil petak besar tanah Palestina dalam upaya untuk mempertahankan pemukim Yahudi yang didukung rezim Israel. [SHR]

Berbagi artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published.