Menurut angka resmi Israel, saat ini ada 579 warga Palestina dalam status “penahanan administratif” -yang berarti tidak ada dakwaan atau pengadilan.
Ya, 579. Ini adalah angka tertinggi sejak Oktober 2016. Dakwaan ini biasanya untuk 3-6 bulan dan dapat diperpanjang tanpa batas.
Dinyatakan bahwa 579 warga Palestina ini tidak memiliki kewarganegaraan Israel. Selain itu, 17 perintah penahanan administratif dikeluarkan terhadap warga Palestina selama sebulan terakhir, dan dua untuk warga negara Yahudi. Jadi, secara keseluruhan, persentase penggunaan penahanan tanpa tuduhan atau pengadilan oleh Israel terhadap warga Palestina dan Israel adalah 99,7% berbanding 0,3%.
Penggunaan penahanan administratif oleh rezim pendudukan Israel adalah alat represi politik yang sistematis. Misalnya dari tahun 2009 hingga 2013, total 3.996 perintah tersebut dikeluarkan. Sedangkan sejak 2015 hingga akhir Juli 2017, total 3.909 dakwaan telah diterbitkan.
Amnesti Internasional menyatakan, “… penangkapan sewenang-wenang, penahanan administratif dan penyiksaan terhadap warga Palestina merupakan bagian dari kebijakan dominasi dan kontrol rezim [Israel]… Tindakan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, apartheid, termasuk di dalmnya: pemenjaraan dan penyiksaan.”
5.426 Orang Palestina Ditangkap Israel Sejak Awal 2021
Lebih lanjut, berdasarkan data dari Administrative Detention Fact Sheet 2022, tercatat: “pada Mei dan Juni 2021, pada puncak perlawanan dan gerakan solidaritas yang muncul… pendudukan Israel mengeluarkan 379 perintah penahanan administratif” berbanding “208 pada periode yang sama pada tahun 2020”. [SHR]