Warga Palestina, pada hari Rabu (26/4/2023), memuji keputusan Kota Oslo Norwegia untuk melarang impor barang-barang yang diproduksi oleh permukiman Israel di Tepi Barat yang Diduduki, Kantor Berita Anadolu melaporkan.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Ekonomi, Khalid Al-Esseily menyebut keputusan Norwegia itu sebagai “langkah yang benar” dan “komitmen terhadap aturan hukum internasional yang menganggap semua bentuk pembangunan permukiman sebagai tidak sah”.
Khalid mengatakan Pemerintah Palestina bekerja sama dengan mitra “untuk meminta pertanggungjawaban dan menuntut perusahaan yang aktif dalam permukiman”.
Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang pro-Palestina juga menyambut baik larangan Kota Oslo tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, BDS mengatakan larangan itu “mengikuti keputusan Wali Kota Barcelona [di Spanyol] untuk membekukan hubungan dengan rezim kolonial dan apartheid Israel”.
Februari lalu, Dewan Kota Barcelona menyetujui proposal yang diajukan oleh partai sayap kiri dan Wali Kota untuk membatalkan perjanjian kota kembaran dengan kotamadya Tel Aviv.
Pada bulan Juni 2022, Pemerintah Norwegia mengumumkan bahwa label “Made in Israel” hanya cocok untuk produk Israel yang berasal dari wilayah yang berada di bawah kendali Israel sebelum Juni 1967, yang berarti pengecualian barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat yang Diduduki dan Dataran Tinggi Golan, Suriah.
Perkiraan Israel dan Palestina menunjukkan bahwa sekitar 650.000 pemukim tinggal di 164 permukiman dan 116 pos terdepan di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur yang Diduduki.
Di bawah hukum internasional, semua permukiman Yahudi di Wilayah Pendudukan dianggap ilegal. [SHR]