Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric memperbarui seruannya kepada Israel untuk membebaskan warga Palestina di bawah penahanan administratif atau mengajukan tuntutan terhadap mereka jika ada.
Dia menarik perhatian khusus pada kasus pengacara hak asasi manusia, Salah Hammouri.
“Kami mengikuti dengan cermat situasi Tuan Hammouri dan tahanan administratif Palestina lainnya yang ditahan oleh Israel. Kami mengetahui bahwa ada sekitar 30 tahanan, termasuk dia, yang baru saja mengakhiri mogok makan mereka, yang telah berlangsung sejak September,” kata Dujarric pada konferensi pers.
Dia mengulangi tuntutan PBB yang sedang berlangsung untuk Israel “guna mengakhiri praktik [menahan] tahanan administrasi, dengan membebaskan orang atau menuntut mereka ketika ada alasan untuk melakukannya”.
Pengadilan Israel bulan lalu memperbarui penahanan administratif Hammouri, warga negara ganda Palestina-Prancis, untuk tambahan tiga bulan.
Dia telah ditahan tanpa tuduhan sejak Maret lalu di kediamannya di Kafr Aqab, sebuah kota Palestina yang terletak di antara Yerusalem dan Ramallah yang telah dicaplok Israel dengan melanggar hukum internasional.
Awal pekan ini, sejumlah pakar PBB mengeluarkan pernyataan yang mengutuk penahanan Israel atas Hammouri sebagai “melanggar hukum dan sadis”.
“Kami prihatin dengan penyalahgunaan proses hukum administratif dan pidana oleh Israel dan penggunaan informasi rahasia terhadap warga Palestina, termasuk pembela hak asasi manusia seperti Tuan Hammouri,” kata para ahli.
“Ini adalah tindakan disengaja yang dirancang untuk membungkam para pembela hak asasi manusia, yang memiliki efek mengerikan dan mendalam pada semua aktor masyarakat sipil Palestina dan Israel,” tambah mereka.
Menurut Klub Tahanan Palestina, Israel telah menahan sekitar 5.300 warga Palestina sejauh ini pada tahun 2022.
Saat ini, sekitar 800 warga Palestina ditahan di penjara Israel tanpa tuduhan, di bawah perintah penahanan administratif, menurut kelompok hak asasi manusia tersebut. [SHR]