74 Tahun Lalu, PBB Tetapkan 29 November sebagai Hari Internasional Solidaritas untuk Palestina

Hari ini 74 tahun yang lalu, tepatnya 29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat resolusi untuk menyelesaikan masalah di Palestina. Namun, hingga kini Palestina belum mendapatkan hak-haknya, karena masih terus dijajah dan wilayahnya terus-menerus dicaplok oleh rezim Zionis Israel.
Fakta terbaru, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis (25/11/2021), Israel bahkan telah memberikan persetujuan awal untuk rencana yang akan memperluas batas kota Yerusalem dengan membangun ribuan rumah di permukiman ilegal baru di Yerusalem Timur.
Rencananya, ada 3.000 rumah yang akan dibangun, dengan rencana pengembangan menambah 6.000 rumah. Padahal, sudah sejak awal, aksi pembangunan permukiman Israel ini dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1993, bagian di wilayah Yerusalem Timur merupakan Ibu Kota Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, Israel tetap ngotot mengklaim seluruh kota Yerusalem sebagai Ibu Kotanya yang tak terpisahkan.
Ada sekitar 700.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur. Ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur ini terus berlanjut sejak 1967.
Namun, konstruksi dipercepat dalam beberapa tahun terakhir di bawah rezim mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan ledakan signifikan selama Pemerintahan Trump di AS, yang dituduh oleh warga Palestina sebagai bias pro-Israel.
Kembali pada hari solidaritas internasional untuk rakyat Palestina. Tanggal 29 November dipilih karena bertepatan dengan terbitnya resolusi 181.
Peringatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat internasional untuk memusatkan perhatiannya pada fakta bahwa masalah Palestina masih belum terselesaikan dan bahwa rakyat Palestina hingga kini masih belum mendapat hak-hak mereka.
Hak yang dimaksud yakni hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan pihak luar, hak atas kemerdekaan dan kedaulatan nasional, dan hak untuk kembali ke rumah dan harta benda mereka, dari mana mereka telah diusir dan dipindahkan. []
Berbagi artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published.