Saat Parlemen Israel, Knesset secara resmi mengakui jabatan Perdana Menteri Israel berganti dari Benyamin Netanyahu ke Naftali Bennett, media mainstream dunia mengabarkan bahwa telah terjadi “perubahan” di Palestina. Sebaliknya, warga Palestina sendiri, tidak merasa akan ada perubahan positif dari rezim baru Israel di bawah PM-nya yang baru tersebut. Artinya, bagi warga Palestina, kebijakan Israel tetap sama yakni merampas hak-hak mereka.
“Kami tidak mengandalkan perubahan apa pun dalam peralihan kekuasaan rezim pendudukan karena mereka bersatu dalam kebijakan pembunuhan dan perampasan hak-hak Palestina,” kata Juru Bicara Hamas Sami Abu Zuhri dalam cuitan Twitter-nya, Minggu (13/6).
Senada, Juru Bicara Hamas lain Fawzi Barhoum mengatakan terlepas dari bentuk rezim baru di Israel, itu tidak akan mengubah cara pandang entitas Zionis. “Ini adalah pendudukan dan entitas kolonial yang harus kita lawan dengan paksa untuk mendapatkan kembali hak kita,” kata Barhoum.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan ini merupakan urusan internal Israel. “Posisi kami selalu jelas. Yang kami inginkan adalah sebuah negara Palestina dengan Yerusalem sebagai Ibu Kotanya.
Kementerian Luar Negeri Palestina pun menjelaskan dalam sebuah pernyataan, tidak tepat jika menyebut rezim baru Israel sebagai pembawa perubahan. Sebab, kebijakannya tidak akan berubah dari rezim sebelumnya.
Kementerian mengajukan sejumlah pertanyaan pada rezim Bennet, termasuk soal posisinya atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka.
Lebih dari itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti memperingatkan bahwa rezim Bennett akan lebih mendorong permukiman ilegal dan diskriminasi rasial. Bahkan, dia bakal bertindak lebih ekstrem dari rezim sebelumnya.
“Rezim baru Bennett ini tidak akan berbeda dengan rezim Netanyahu karena ini adalah rezim pendudukan, permukiman kolonial, dan diskriminasi rasial seperti rezim sebelumnya dan bahkan lebih buruk lagi,” kata Barghouti, menekankan bahwa Bennett lebih ekstremis daripada Netanyahu. Sebagai bukti, ia mengutip pernyataan Bennett pada Minggu (13/6) tentang perluasan permukiman ke area C di Tepi Barat yang diduduki.
Sekadar informasi, di bawah Kesepakatan Oslo 1995 antara Israel dan Otoritas Palestina, Tepi Barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Area A, B, dan C dengan area C di bawah kendali administratif dan keamanan Israel hingga kesepakatan status akhir dicapai dengan orang-orang Palestina. []