Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta perhatian negara-negara anggotanya terhadap Yaman. Bencana kelaparan tak lama lagi bakal menimpa 5 juta orang di negeri tetangga Arab Saudi ini.
“Saya menyerukan kepada semua negara-negara anggota untuk meningkatkan dukungan finansial untuk operasi bantuan PBB, dan untuk mengatasi krisis ekonomi yang parah di negara ini,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam memperingati dua tahun perjanjian Stockholm seperti dipublikasikan situs resmi PBB, 14 Desember 2020.
Perjanjian antara kelompok Hauthi Yaman dan Saudi ini bertujuan mengakhiri perang. Namun, kata Gutteres, masih banyak yang mesti dikerjakan untuk mencapai tujuan itu sementara penderitaan rakyat Yaman terus berlanjut.
“Menjaga keberlangsungan hidup manusia saat ini jauh lebih penting,” katanya.
Sebelumnya, badan pangan dunia FAO memperingatkan kemungkinan lima juta jiwa akan ditimpa bencana kelaparan mulai tengah tahun depan. Musibah ini diperberat dengan terbatasnya fasilitas kesehatan, obat-obatan dan merebaknya pandemi Covid-19.
Sementara kelompok perlawanan terhadap agresi Saudi di Yaman, Houthi Ansarullah, mengkritik PBB. Badan dunia berkantor pusat di New York itu, kata Houthi, hanya diam menyaksikan Yaman diblokade oleh koalisi militer Saudi.
Menurut Houthi, blokade yang justru menghambat bantuan masyarakat internasional masuk ke Yaman. “Berlanjutnya blokade dan penutupan bandara internasional Sana’a dan pelabuhan Hudaydah merupakan kejahatan dan PBB berpartisipasi dengan membiarkan tentara agresor melanjutkan kekejaman mereka,” kata juru bicara Hauthi, Mohammad Abdul-Salam dalam twitternya @abdusalamsalah, 15 Desember.
Serangan militer Riyadh ke Yaman telah berlangsung sejak lima tahun lalu. Sejauh ini, Saudi belum dapat menguasai Sana’a lantaran mendapatkan perlawanan khususnya dari Houthi.
Meski demikian, serangan militer Saudi telah menghancurkan rumah sakit, sekolah dan industri di Yaman. “Perang telah menyebabkan kurang lebih 233 ribu nyawa melayang, termasuk 131 ribu tewas akibat tidak langsung dari perang: krisis makanan dan terbatasnya fasilitas kesehatan,” demikian pengumuman tertulis dalam situs resmi Kantor PBB, 1 Desember 2020.[]